Revitalisasi Institusi dan Raja Kecil Pada Hierarki Kepemimpinan Nasional

Lantaran pengingkaran pada Tupoksi itu sudah terbilang akut, sejumlah institusi tampak menjadi begitu lemah dalam menegakan peraturan perundang-undangan dan ragam peraturan pemerintah.

Kecenderungan ini relevan dengan materi pengarahan Presiden Prabowo di forum rapat pimpinan TNI-Polri, baru-baru ini.

Di forum itu, Kepala Negara sempat mengingatkan bahwa ragam undang-undang, semua peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tidak akan ada gunanya jika tidak ditegakan dengan konsisten.

Esensi dari pengarahan presiden itu adalah menyoal konsistensi institusi negara – juga pemerintah daerah- dalam menjalankan Tupoksi-nya sebagai pelaksana undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan dan instruksi presiden.

Kalau Tupoksi pelaksana UU serta semua peraturan pemerintah dan peraturan presiden dianggap perlu untuk dipersoalkan, pasti ada pijakannya.

Sudah barang tentu pijakannya adalah fakta melemahnya sejumlah institusi negara melaksanakan Tupoksi-nya, yang nyata-nyata ditandai oleh korupsi yang semakin merajalela, memburuknya layanan publik, meluasnya penyalahgunaan wewenang hingga keberanian merongrong kedaulatan negara.

Akhirnya, pengingkaran Tupoksi sebagai indikator ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional, serta peraturan perundang-undangan itu terkonfirmasi dengan ungkapan presiden tentang adanya ‘raja kecil’ yang coba melawan kebijakan pemerintah.

Ungkapan ‘raja kecil’ dikemukakan Presiden Prabowo saat berpidato di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin (10/2).