Revitalisasi Institusi dan Raja Kecil Pada Hierarki Kepemimpinan Nasional

Pada saatnya nanti, masyarakat berharap presiden merevitalisasi institusi negara agar kehendak bersama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih, bisa terwujud.

Hari-hari ini, ketika ragam persoalan yang mengemuka terus menjadi perhatian bersama, semua elemen masyarakat pada akhirnya harus realistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sedang memikul beban persoalan multi dimensi teramat berat yang langsung tak langsung memengaruhi berbagai aspek kehidupan bersama.

Ragam persoalan itu sudah sangat jelas bagi masyarakat kebanyakan.

Katakanlah bahwa Indonesia sedang menghadapi periode yang kurang ideal, tetapi tetap harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Bayangkan, ketika masih mengonsolidasi pemerintahannya menuju 100 hari pertama, di ruang publik mengemuka beberapa persoalan teknis yang penyelesaiannya juga memerlukan intervensi presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadapi persoalan menipisnya keuangan negara sehingga harus menerapkan kebijaksanaan efisiensi anggaran di tubuh pemerintah.

Untuk mengatasi defisit APBN 2025, pemerintah harus menarik utang baru Rp 775,8 triliun.

Sementara itu, tahun ini, total utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) yang Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.