Revitalisasi JPO di Jalan Sudirman Molor
jpnn.com, JAKARTA - Penyelesaian revitalisasi tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berjalan molor dari target. Hal ini tentunya membuat masyarakat belum bisa merasakan JPO dengan konsep baru itu.
Konsultan Komunikasi Pembangunan tiga JPO Didi Suryana menyatakan beberapa kalangan masyarakat sempat protes letak lift, karena dianggap merugikan. Sehingga, harus dilakukan pembongkaran dan desain ulang.
"Ada masukan dari beberapa kalangan masyarakat untuk letak lift diubah posisinya dari tiap JPO. Agar yang menggunakan pendestrian dan JPO tidak merasa dirugikan," jelasnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (3/1).
Didi menyatakan untuk lift dimasing-masing JPO ada perubahan letak. Sehingga sedang dalam tahap penyesuaian di lokasi konstruksi, sedangkan untuk material lift saat ini sedang di produksi.
"Mohon maaf untuk para pengguna JPO atas ketidaknyamanan dikarenakan belum bisa menggunakan JPO yang sedang direvitalisasi. Kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, bahwa pihaknya lebih mementingkan kepada keamanan JPO. Namun, untuk JPO Bundaran Senayan sudah hampir rampung.
"Kalau yang di dekat Ratu Plaza sudah hampir selesai, cuma ada kendala soal pemasangan lift," tutur Anies di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (2/1).
Anies menjelaskan kesalahan pada letak lift karena menggangu pejalan kaki, sehingga harus dibongkar lalu digeser. Namun, untuk dua JPO lainnya di Gelora Bung Karno (GBK) dan Polda terdapat kendala teknis. (rgm/jpc)
Penyelesaian revitalisasi tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berjalan molor dari target. Hal ini tentunya membuat masyarakat belum bisa merasakan
Redaktur & Reporter : Adil
- Bank DKI Disomasi Terkait Pengambilalihan Aset di Jalan Wijaya
- Tarif Transjakarta, LRT, MRT Hanya Rp 1 pada Hari Pelantikan Presiden
- Aset Peruri Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya, Apa Saja?
- Dorong Inklusi Keuangan, Bank DKI Gandeng Abang None Jakarta
- Pengurus TJSLBU Siap Bantu Pemprov DKI Jakarta Atasi Masalah Sosial
- Kepsek Mengaku Berani Merekrut Guru Honorer, Blak-blakan, Alasannya Jelas