Revolusi Akhlak

Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, digodok tengah malam ketika rakyat masih tidur. 

Ketika banyak yang protes pemerintah jalan terus karena UU itu diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat.

RUU KUHP disusun diam-diam tanpa ‘’due process’’ yang melibatkan stakeholder. 

Negara menciptakan suasana darurat sehingga siapa pun yang melakukan kritik bisa terancam penjara. 

Jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik pun bisa terancam penjara. 

Para jurnalis dan aktivis demokrasi akan menjadi ‘’homo sacer’’ manusia telanjang, yang dengan mudah masuk penjara tanpa bisa mendapatkan perlindungan yang memadai.

Mereka yang dianggap sebagai kritikus kekuasaan bisa setiap saat menjadi manusia telanjang. 

Siapa saja bisa kena, begitu jargon para aktivis demokrasi yang menolak RUU KUHP.