Revolusi Mental dan Penegakan Hukum di Era Jokowi Dipertanyakan

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah mempertanyakan soal keberhasilan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut birokrasi cenderung belum ramah dalam memberikan pelayanan. Dari aspek penegakan hukum juga masih menjadi persoalan serius. Pasalnya, praktik korupsi masih terjadi di era Pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Iskandarsyah saat Seminar tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut Iskandarsyah, aspek penegakkan hukum masih belum memberikan rasa keadilan masyarakat. Ibaratnya, hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
 
Dia berharap aspek penegakan hukum harus mendapat perhatian serius bagi pemerintahan ke depan. Pemerintahan mendatang harus berani membenahi institusi hukum. Sebab penegakan hukum di era Jokowi masih menjadi pekerjaan besar bangsa Indonesia.

Iskandarsyah mengingatkan agar institusi hukum harus dijauhkan dari kepentingan politik atau pejabat berlatar belakang partai politik. Sebagai contoh, kata dia, posisi Prastyo yang menjabat Jaksa Agung adalah orang partai politik.

Politikus Partai Demokrat, Alex Asmasoebrata juga menyoroti aspek penegakan hukum era Jokowi dan keberhasilan revolusi mental era Jokowi.
 
Soal penegakan hukum, Alek menduga hukum memang tengah dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim.

Namun Alex mengaku, secara personal Jokowi bukan pribadi yang buruk. Jokowi, bagi Alex, hanya kurang memiliki keberanian.
 
"Saya ingat ajaran orang tua dahulu bahwa jujur itu tidak cukup, tapi harus juga berani," kata Alex.(fri/jpnn)