Revolusi Mental di PMK Bikin Ketua Komisi IX Bingung

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf kebingunan saat ditanya soal evaluaasi revolusi mental bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Terutama yang dijalankan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Anak buah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan terang-terangan mengaku belum menemukan arti revolusi mental sesungguhnya yang dijalankan Kemenko PMK dan jajaran.
"Saya belum ketemu tuh arti revolusi mental yang sebenernya itu seperti apa. Artinya, apa sih yang mau diangkat? revolusi mental seperti apa? bagimana?" kata dede di gedung DPR Jakarta, Selasa (20/10).
Dia mencontohkan, di BKKBN sebagai mitra komisi IX, ada program bernama revolusi mental. Tapi ketika ditanya maksud revolusi mental yang dijalankan lembaga tersebut, para pejabatnya tidak memberikan jawaban yang jelas.
"Kata mereka "melatih keluarga yang revolusi mental". Belum jelas," imbuh Dede.
Menurutnya, kalau berbicara revolusi mental, maka harus jelas mental siapa yang harus direvolusi.
"Karena kita bicara luas sekali ya soal revolusi mental. Karena ini implementasinya belum jelas. Nah, ada cara yang baik. Ketika sudah berbicara revolusi mental itu artinya pendidikan karakter. Artinya, dilakukan di sekolah-sekolah dasar," ujarnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf kebingunan saat ditanya soal evaluaasi revolusi mental bertepatan dengan
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik