Revolusi Mental Jokowi Jangan Hanya Sekadar Wacana

jpnn.com - CIREBON - Jokowi diminta menepati janjinya untuk melakukan revolusi mental jika terpilih menjadi presiden nanti. Revolusi dengan cara mengubah sikap mental  harus dilakukan karena kondisi mental aparat pemerintahan dan masyarakat saat ini dinilai sangat memprihatinkan.

Ini bisa dilihat dari praktik KKN yang tak kunjung berhenti, termasuk pula politik transaksional yang kini terus dipersoalkan banyak pihak.

Permintaan tersebut diajukan puluhan kiai se-Kabupaten Cirebon, Jawa Barat saat menerima kunjungan Jokowi di Pesantren Buntet, Kamis (29/5).

"Kondisi mental masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Contohnya, sejak lama untuk jadi PNS saja harus bayar (nyogok)," ucap Rois Surya NU Kabupaten Cirebon, Usamah Mansyur didampingi pengasuh Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Anas Arsyad.

Salah satu jalan keluar mengatasi masalah akut ini, lanjut Usamah adalah menempatkan orang amanah untuk menjabat Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Dia menyarankan kepada Jokowi untuk orang-orang profesional serta tak memiliki basis parpol atau nonpartisan.

"Sebab dua departemen itu paling berwenang membangun mental masyarakat. Kalau bisa menterinya dari NU dan santri," tambah kiai ramah ini memberi penjelasan. Jokowi sendiri memastikan revolusi mental bukan hanya wacana belaka.

Buktinya, semua partai yang tergabung dalam koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengusung dirinya dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, tak satupun dijanjikan bakal mendapat jatah posisi menteri di kabinetnya kelak.

"Soal koalisi sampai sekarang tak ada pembicaraan soal jatah kursi (menteri). Ini tradisi dan pola berpolitik baru yang tak mengedepankan transaksi politik," ucap Jokowi, yang saat kunjungan didampingi Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan. (pra/jpnn)