Rezim Ahok Disebut Transparan, Jubir Anies: Asbun Itu

Ketiadaan partisipasi DPRD dalam proses penentuan kompensasi tersebut berarti menghilangkan partisipasi warga maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sehingga warga tidak dapat menentukan dan merencanakan penggunaan kompensasi tersebut. Kompensasi tersebut juga hanya bisa diubah menjadi proyek-proyek yang keputusan jenis dan kegiatannya tergantung pada mekanisme tertutup antara Pemprov DKI Jakarta dan pemberi kompensasi atau pengembang.

“Namun yang sangat nyata di sini adalah bagaimana kekuasaan digunakan tanpa ingin diawasi. Dia bisa bikin Pergub apa saja dan kapan saja untuk menutup jejaknya,” ucapnya.

Yang paling nyata adalah saat petahana mengaku tidak tahu kalau Pulau C dan D sudah dibangun tanpa izin mendirikan banguna (IMB). Sehingga pernyataan Raja Juli bahwa petahana sudah open sangat bisa dibantahkan.

“Mungkin dia (Raja Juli) yang seharusnya membuka mata dan wawasan. Sehingga tidak asbun (asal bunyi),” ucapnya. Naufal menambahkan, bahwa di era Anies Sandi nanti, open governance akan diwujudkan.

Sebelumnya saat berdiskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin untuk membuat tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta mengadopsi pola open government (pemerintahan terbuka).

Anies menjelaskan bahwa open government memberikan kesempatan kepada seluruh warga DKI untuk terlibat dalam pemerintahan.

"Pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya kepada seluruh warga," ujar Anies. (ipk/rmol)