Rezim Baru Harus Pro Buruh

jpnn.com - JAKARTA  - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengatakan, para  calon presiden harus memberi komitmen menyejahterakan para buruh di tanah air.

Karena faktanya, pemberlakuan upah murah selama ini sangat menyengsarakan para buruh. Dimana itu dapat terjadi karena sikap pemerintah yang tidak tegas.

"Inilah ironi keberadaan para pekerja di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah negara kaya dengan rakyat berdaulat, pemerintahnya hanya berdiam diri menyaksikan buruh tereksploitasi sistem ekonomi pro kapitalis. Pemerintah justru hanya berperan menguntungkan kelompok pengusaha ataupun pihak asing," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/5).

Menurut mantan Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI '98) itu, sikap pemerintah maupun elit utama kepemimpinan nasional yang tidak memberi perhatian besar kepada perbaikan kehidupan dan pemartaban buruh, tidak pantas lagi dipertahankan.

Karena dapat menyebabkan situasi kemiskinan menjadi semakin parah bagi buruh, yang harus terus berjuang memertaruhkan eksistensi hidup di berbagai lapangan pekerjaan meski sebenarnya tergolong tidak nyaman.

"Apakah pemerintah hanya ingin menunggu buruh mengamuk atas ketidaknyamannya," ujarnya.

Melihat situasi ini, Syahganda menilai pemerintah harus mengubah total orientasi kebijakannya kepada pro buruh, agar komponen anak bangsa tidak mengalami keterasingan hidup secara tidak layak di negerinya sendiri.

"Para capres perlu memberi perhatian serius pada komitmen menyejahterakan buruh, di samping mengagendakan penghapusan bentuk-bentuk perlakuan yang juga tidak sehat untuk buruh. Seperti adanya sistem kerja alihdaya (outsourcing)," katanya.