Rezim Syria Adopsi Sistem Multipartai

Salah satu tuntutan oposisi adalah perubahan sistem kepartaian Syria yang tak mengenal organisasi politik lain kecuali Partai Baath. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali membahas sistem kepartaian baru itu dengan lebih rinci. Termasuk, mengatur prinsip, tujuan, dan aktivitas partai. "Pemerintah juga akan mengatur pendanaan serta hak dan kewajiban partai," lanjut pejabat tersebut.

Nantinya, izin pendirian partai baru berada di tangan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah berhak menyeleksi partai-partai di negaranya. "Yang pasti, pemerintah tidak akan memberikan izin kepada partai yang dibentuk atas dasar agama, kesukuan, kepentingan golongan, atau yang mengandung unsur SARA," terang pejabat itu. Menurut dia, pemerintah juga tidak akan mengizinkan partai non-Syria. (AFP/hep/dwi)