RGP Ajak Masyarakat Tolak Politik Identitas

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo Relawan Garuda Pancasila (RGP) mengajak masyarakat untuk menolak politik identitas.
Ketua Umum RGP La Ode Umar Bonte mengatakan selain mendukung Ganjar Pranowo adalah untuk merekatkan hubungan sesama anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RGP pun menolak politik identitas salah satunya yang membawa agama dalam kontestasi politik terutama dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
"Kami menolak mereka yang tidak mencintai keragaman, dan membawa-bawa agama ke politik yang bertujuan untuk membuat semua anak bangsa tercerai-berai," ujar La Ode Umar Bonte, kepada wartawan saat meresmikan Sekretariat DPP RGP di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Bonte sapaan akrabnya, kembali menekankan bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai perekat bangsa dan negara.
Bonte menilai siapapun yang tidak mengedepankan Pancasila didalam kehidupan politik maka bukan bagian dari Indonesia.
"Ketika seseorang dalam konteks politik tidak mengedepankan Pancasila adalah bukan Indonesia. Kita harus saling bahu-membahu untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena, ada kompetitor yang berusaha menghancurkan sistem demokrasi yang tidak baik," ucap pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut.
Ketua Umum KNPI itu mengungkapkan jika ada kandidat calon presiden nanti yang memaksa-maksa agama masuk ke dalam politik, maka dia meminta RGP mengantisipasi hal tersebut.
Sukarelawan Ganjar Pranowo Relawan Garuda Pancasila (RGP) mengajak masyarakat untuk menolak politik identitas.
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum
- Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Chandra Singgung Kejahatan Terorganisasi