RI Bebas Pemadaman Bergilir

Deklarasi, SBY Akan Evaluasi Tiga Bulan

RI Bebas Pemadaman Bergilir
RI Bebas Pemadaman Bergilir
Dia menuturkan, PLN memiliki sumber daya dan banyak orang pintar. Hanya, selama ini tenaga mereka belum dimanfaatkan secara optimal karena penanganan masalah kelistrikan selalu diserahkan kepada kontraktor swasta. Sejak masuknya Dahlan, para insinyur PLN diberi kepercayaan sehingga meningkatkan kinerja BUMN kelistrikan tersebut. Kemarin, berbagai hasil kreasi para insinyur PLN itu dipamerkan. SBY meluangkan waktu cukup lama untuk menyaksikan kreasi inovatif tersebut.

Saat memberikan laporan tanpa teks di hadapan SBY dan sejumlah menteri, Dahlan memaparkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi PLN di Aceh hingga Ambon. Semua sudah bisa diatasi. Laporan Dahlan tidak hanya mengundang aplaus dari SBY, tapi juga menarik simpati para undangan. Dahlan membeberkan berbagai persoalan PLN sehingga masyarakat tahu perjuangan perusahaan listrik itu selama enam bulan terakhir.

"Orang-orang PLN tidak berani pakai seragam karena takut dilempar warga. Bahkan, ada general manager PLN yang dijemur oleh masyarakat," paparnya. Bukan hanya itu, PLN dihadapkan pada berbagai demonstrasi ketidakpuasan masyarakat di banyak tempat. Seorang karyawan PLN terpaksa menjotos demonstran karena tidak tahan dihujat. Dahlan tidak menyalahkan anak buahnya itu. Petugas PLN Ambon tersebut justru diajak ke Mataram dan dihadirkan di depan SBY.

Dahlan juga menyebutkan beberapa prestasi di daerah. Misalnya, di Aceh yang sebelumnya terjadi krisis listrik dan krisis kapasitor (14 VA). "Untuk mengatasi, kami pasang kapasitor dari Medan ke Aceh. Sekarang, selain bebas krisis listrik, Aceh juga bebas tegangan karena sudah 20 VA," jelasnya. Dahlan juga memaparkan kondisi listrik di Jawa. Pada 30 November mendatang, tegas dia, kualitas pelayanan dan mutu listrik di Jawa harus berstandar internasional.

MATARAM - Kesuksesan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatasi dan menyelesaikan kasus pemadaman bergilir mendapat apresiasi dari pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News