RI Jadi Model di Forum G-20

Namun begitu, Hidayat meminta agar pemerintah hati-hati dalam melakukan pengetatan impor terhadap barang-barang tertentu. Sebab, itu menjadi sorotan dunia internasional, termasuk WTO (organisasi perdagangan dunia). Kebijakan itu dinilai bagian dari upaya proteksionosme. “Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 telah masuk catatan WTO tapi belum dianggap melanggar,” cetusnya.

Menurut dia, Indonesia harus tetap melakukan kecenderungan itu, tapi jangan sampai melanggar ketentuan WTO. Meskipuin dia menilai saat ini proteksionisme hampir dilakukan oleh semua negara. “Memang secara formal dalam pertemuan G-20 tidak disetujui upaya proteksionisme, tapi sebetulnya kalau diamati hampir seluruh dari 20 negara telah melakukan tindakan ke arah itu,” tuturnya.

Kekhawatiran akan masuknya produk pengalihan ekspor dari negara-negara seperti Tiongkok menguat ditengah krisis global. Karena itu, sejak 1 Januari lalu pemerintah mengeluarkan aturan penmgetatan impor untuk lima produk.  Yaitu alas kaki, garmen, mainan anak, makanan-minuman dan elektronik. Importasinya juga harus melalui lima pelabuhan utama saja. “Itu wajar, semua negara ingin mengamankan pasar domestik,” tukasnya.

Mengenai penyelamatan dunia dari dampak krisis global, Hidayat meminta penyaluran dana sebesar USD 1,1 triliun yang dikumpulkan melalui Lembaga Donor Internasional (IMF) tidak menggunakan metode  lama. “Memang ada kesepakatan dari G-20 untuk restrukturisasi IMF, ADB, dan World Bank.  Tapi, kami tidak ingin IMF gunakan metode lama yang bermasalah,” jelasnya. (wir/bas)