RI-Maroko Tukar Informasi Konstitusi

“Memang kewenangan antara MK RI dengan Dewan Konstitusi Maroko ada perbedaan, tetapi kita memiliki kesepahaman mengenai konstitusi. Itulah sebabnya kerjasama ini bisa dilakukan,” kata dia.

Pihak Maroko mengaku membutuhkan banyak informasi tentang penanganan sengketa pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah oleh MK RI. “Kalau Dewan Konstitusi Maroko cuma berwenang menangani sengketa parlemen. Indonesia berbeda, MK RI diberi kewenangan menangani sengketa pemilihan umum parlemen dan pemerintahan. Kami ingin pelajari hal itu,” kata Achargui.(gus/jpnn)