RI Remehkan Pencemaran Laut Timor

Penulis Buku Skandal Laut Timor Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta ini menilai Pemerintah Indonesia sangat lambat dalam mengantisipasi apa yang sedang terjadi di depan mata sendiri. Padahal dampaknya telah dirasakan sejak akhir bulan Agustus dan pertengahan September 2009 lalu oleh para nelayan dan masyarakat pesisir di Pulau Timor bagian Selatan dan Rote yang selama beratus-ratus tahun lamanya dan secara turun temurun pula telah menggantungkan nasib mereka di laut Timor.

Mantan Agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia ini mengajak Pemerintah agar tidak menganggap remeh pencemaran ini dengan berpikir bahwa  apa yang sedang terjadi jauh dari kehidupan sebagian masyarakat kita sehari-hari sehingga  tidak perlu merasa khawatir karena tidak mengancam siapa-siapa dan bahkan tidak membahayakan siapapun juga.

"Saya hanya mengingatkan saja bahwa kejadian pencemaran laut Timor ini bila tidak segera bisa dihentikan maka akan sama bahkan lebih besar dari pada Bencana Exxon Valdez di Laut Alaska Amerika Serikat pada tahun 1989 yang walaupun hingga kini sudah 20 tahun lamanya,namun dampaknya masih dirasakan oleh para nelayan dan masyarakat pesisir di sana,"kata Tanoni.

"Saya mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Nusa Tengga Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan segera berkoordinasi untuk melakukan pemantauan dan penelitian yang lebih intensif lagi serta mendata berbagai kerugian yang telah diderita oleh masyarakat dan daerah ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan operator ladang minyak Montara dan Pemerintah Australia", urainya. (vit/fuz/JPNN)