RI Tawar Inalum Rp 6,1 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Kurang dari dua pekan Nippon Asahan Aluminium (NAA) harus melepas 58,88 persen sa­hamnya di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kabar terakhir, pemerintah Indonesia sudah menaikkan tawaran untuk membeli saham NAA di pabrik peleburan aluminium itu menjadi USD 558 juta atau sekitar Rp 6,1 triliun.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, tawaran itu sudah sesuai dengan perhitungan terbaru yang dibuat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Angka Rp 6,1 triliun tersebut lebih tinggi daripada penawaran sebelumnya yang sebesar USD 424 juta atau sekitar Rp 4,6 triliun.

Namun, angka itu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan permintaan NAA yang sebesar USD 650 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun. "Sekarang USD 558 yang kami ajukan," ujarnya Senin (21/10).

Awalnya, bergulir wacana untuk membawa masalah tersebut ke arbitrase internasional menyusul masih buntunya negosiasi dengan NAA. Namun, Hidayat menilai bahwa proses hukum ke arbitrase internasional hanya akan membuang waktu dan menghabiskan biaya besar. Sebab, Indonesia harus menyewa pengacara asing. "Ke­mungkinan tidak jadi arbitrase."

Kebuntuan negosiasi timbul karena adanya perbedaan perhitungan antara pemerintah dan NAA. Dalam perhitungan BPKP, nilai buku Inalum sebesar USD 424 juta. Sedangkan NAA Jepang menghitung nilai buku Inalum USD 650 juta. Jika dirupiahkan, selisih dua hitungan tersebut cukup besar, mencapai Rp 2,5 triliun.

Sesuai dengan master agreement yang ditandatangani pemerintah dengan Jepang pada 7 Juli 1975 di Tokyo, Inalum sudah harus dikembalikan dan dikelola Indonesia mulai 31 Oktober 2013. Saat ini pemerintah Indonesia hanya menguasai 41,12 persen saham Inalum. Sisanya, 58,88 persen, dikuasai NAA. "Mudah-mudahan per 31 Oktober Inalum kembali ke pangkuan Indonesia," ungkapnya.

Sayang, meski negosiasi dengan NAA belum usai, sejumlah pemerintah daerah berebut menguasai Inalum. Antara lain, Pemprov Sumut serta sepuluh kabupaten atau kota sekawasan Danau Toba dan Asahan. "Ada empat kelompok yang datang. Pemkab, DPD gubernur, dan konsorsium perusahaan daerah," papar Hidayat.

Mereka bahkan sudah membuat skenario, bila saham mayoritas Inalum sudah digenggam, beberapa pemda akan membentuk konsorsium yang bernama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). (wir/c11/oki)