RI Tunggu Respon Resmi PM Malaysia
BKPM: Belum Ada Investor Malaysia Ancam Hengkang
Selasa, 31 Agustus 2010 – 05:50 WIB

SWASTA - Armada Air Asia, salah satu perusahaan kebanggaan milik Malaysia. Foto: AFP.
JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum akan menanggapi pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang bernada keras terhadap aksi-aksi demonstrasi anti-Malaysia di Indonesia. Respon Najib di media massa Malaysia tidak akan dijadikan rujukan Indonesia dalam bersikap. Pemerintah menunggu sikap dan pernyataan resmi dari Najib atas surat yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang bisa saya konfirmasi sampai saat ini, belum ada respons resmi dari PM Najib atas surat yang dilayangkan presiden RI. Jadi apapun yang berkembang di media massa, saya tidak tahu sumbernya dari mana," kata Juru Bicara Kementrian Luar Negeri, yang juga Pjs Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/8).
Akhir pekan lalu, Presiden SBY berkirim surat kepada PM Najib untuk meminta agar mempercepat perundingan perbatasan maritim antarkedua negara. Kepada media massa di Malaysia, PM Najib meminta pemerintah Indonesia bertidak cepat menindak demonstran anti-Malaysia.
Faizasyah mengatakan, pernyataan Najib di media massa Malaysia belum diketahui konteksnya. "Saya tidak tahu dalam konteks apa. Saya khawatir, jangan dilihat sepenggal-penggal karena yang jadi rujukan kita nanti surat jawabannya, bukan statemen untuk menjawab satu pertanyaan," ujarnya.
JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum akan menanggapi pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang bernada keras terhadap aksi-aksi demonstrasi
BERITA TERKAIT
- Kanselir Jerman Sebut Donald Trump Merusak Tatanan Niaga Global
- Lebih dari 3.000 Orang Tewas Akibat Gempa Myanmar
- Update Gempa Myanmar: Korban Meninggal Dunia Mencapai 2.800 Orang
- Amerika Bakal Persulit Pemohon Visa yang Suka Menghina Israel di Medsos
- Gempa Bumi Kembali Terjadi di Myanmar Hari Ini
- Korban Tewas Gempa Myanmar Mencapai 2.700 Orang, BNPB Beri Info soal WNI