Ribka Tjiptaning Dipanggil KPK terkait Kasus Korupsi, Hasto Singgung soal Kriminalisasi

Ribka Tjiptaning Dipanggil KPK terkait Kasus Korupsi, Hasto Singgung soal Kriminalisasi
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2). Dalam konferensi pers tersebut Hasto menyampaikan terkait temuan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan PDI-P dalam kontestasi Pemilu 2024. Hasto juga menyampaikan respons mengenai mundurnya Mahfud MD dari posisi Menko Polhukam saat masa kampanye Pilpres 2024. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tekanan menggunakan instrumen hukum makin terasa saat kader parpol berlambang Banteng moncong putih berupaya menyuarakan keadilan.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media ketika melaksanakan konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

"Bagi PDIP ketika kami menyuarakan kebenaran begitu banyak tekanan-tekanan hukum," kata Hasto, Kamis.

Dia kemudian menyebut pada Kamis ini politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nah, hari ini ada upaya kriminalisasi hukum," kata Hasto.

Ribka atau akrab disapa Mbak Ning diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) oleh KPK pada Kamis ini.

Hasto mengatakan Mbak Ning selama ini dikenal anggota DPR RI yang vokal tentang perlunya sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Mbak Ribka Tjiptaning selalu berjuang bagaimana kita, memproteksi warga negara kita yang berjuang di luar dan sangat diperlakukan tidak adil," ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai ada kriminalisasi terkait langlah KPK memanggil Ribka Tjiptaning jadi saksi kasus korupsi di Kemenaker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News