Ribka Tjiptaning Kritisi Efisiensi Anggaran DKI: Hak Keluarga Pahlawan Tergerus

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai perhatian publik.

Berdasarkan surat edaran dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2025, alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan resmi dihapus mulai tahun anggaran 2025.

Kebijakan ini diambil dalam rangka optimalisasi keuangan daerah guna menyesuaikan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta. Meski demikian, keputusan tersebut dinilai menggerus hak para pahlawan yang telah berjasa dan mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan bangsa.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ribka pun mengingatkan agar jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah), mengutip pesan Bung Karno yang sarat makna.

"Sedih rasanya melihat hak-hak para keluarga pahlawan tergerus oleh dalih efisiensi. Mereka yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan, kini hak-haknya dihilangkan begitu saja," ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (14/2).

Pemprov DKI Jakarta melalui surat edaran tersebut menyampaikan bahwa meskipun alokasi anggaran dalam bentuk pemberian penghargaan tidak lagi tersedia, mereka tetap berkomitmen untuk menghormati jasa para pahlawan melalui kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kebijakan ini pun menuai sorotan dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa penghapusan anggaran bagi keluarga pahlawan bukanlah bentuk penghargaan yang layak atas jasa besar mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” tegas Ribka Tjiptaning. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?