Ribuan Guru Berstatus PPPK Masih Digaji Rp 250 Ribu per Bulan

jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 1.198 guru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi Februari 2019. Namun, hingga hari ini belum dapat menikmati gajinya sebagai PPPK.

"PPPK sudah sejak awal tahun ikut tes, tapi sampai sekarang belum ada gajinya. Sampai sekarang gajinya masih (tetap) honor," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Dadang Suntana kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12).

Dadang engaku sempat menanyakan penyebabnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tetapi ternyata pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK.

"Artinya gajinya disetarakan dengan apa, belum tahu. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK," kata Dadang.

Kini, sebanyak 1.198 guru berstatus PPPK terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang menganggap honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.

"Ada yang Rp250 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru. Nanti ada image lain (kalau keluar), makanya mereka bertahan," tuturnya.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan membenarkan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari KemenPAN-RB. Maka, ia memastikan bahwa biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020.

"Kami belum atur karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020)," kata Iwan.