Ribuan Honorer Daerah Ini Jangan Cemas, Tak Jadi PPPK, Disiapkan Opsi Lain
jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal menyiapkan kebijakan strategis guna menampung tenaga kontrak atau honorer setempat yang tidak kebagian formasi dalam seleksi PPPK 2022.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini dibuka hanya untuk afirmasi.
"Yakni, tenaga kependidikan, kesehatan, dan beberapa formasi lainnya," kata Ketut Lihadnyana di Denpasar pada Selasa (5/7).
Dia membeberkan jumlah tenaga kontrak, termasuk guru honorer di lingkungan Pemprov Bali saat ini tercatat 9.000 orang.
Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus sistem tenaga honorer mulai November 2023.
Oleh karena itu, kata Lihadnyana, tenaga kontrak atau honorer selain guru dan tenaga kesehatan harus dicarikan kebijakan strategis.
"Pemerintah tidak boleh merugikan rakyat. Nanti bisa ada pengangguran, sehingga harus dicarikan kebijakan strategis," ujarnya.
Soal kebijakan strategis itu, hingga kini Pemprov Bali masih menunggu arahan lebih lanjut dari KemenPAN-RB.
Ribuan tenaga kontrak yang ada di Bali tidak perlu cemas soal penghapusan honorer. Bagi yang tak lulus PPPK disiapkan opsi lain/
- Sebegini Jumlah PPPK di Kota Bengkulu Lulus Seleksi Administrasi
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tegaskan Peran Guru Honorer Masih Diperlukan
- Penyebab Utama Honorer Gagal Seleksi Administrasi PPPK 2024, Oalah
- Masalah Fatal Seleksi PPPK 2024, Seluruh Honorer K2 Satu Dinas jadi Korban
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen, Guru Honorer, PNS & PPPK Wajib Tahu
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik Merebak, soal Jumlah Honorer Database BKN, Alhamdulillah