Ribuan Honorer Daerah Ini Jangan Cemas, Tak Jadi PPPK, Disiapkan Opsi Lain

Walakin, dia memastikan opsi lain untuk menampung honorer tersebut tidak melanggar aturan.

"Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)-nya saat ini belum ada, karena baru rapat pertama dengan KemenPAN-RB," tutur birokrat asal Kabupaten Buleleng itu.

Dia menjelaskan nantinya kepala daerah di Bali kembali akan diundang oleh KemenPAN-RB untuk menyikapi persoalan tenaga kontrak atau honorer ini.

"Yang jelas, terkait persoalan SDM ini, kami harus menyusun kebutuhan dahulu dengan baik. Jika tidak, akan keliru dalam mendudukkan persoalan," terangnya.

Baca Juga: 4 Fakta Pencopotan AKBP Abdul Ghafur sebagai Kapolres, Alasannya Ternyata

Lihadnyana mengeklaim terkait informasi kualifikasi tenaga kontrak atau honorer di Pemprov Bali cukup mudah didapatkan.

"Tinggal diklik saja, sudah kelihatan data-datanya dengan kualifikasinya. Tetapi, daerah lain kan belum tentu seperti itu," ujar dia.

Dia menyebut untuk tenaga kontrak di luar tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat dibutuhkan oleh Pemprov Bali, tetapi mereka justru tidak bisa masuk dalam formasi PPPK.