Ribuan Honorer K1 Ancam Kepung Kantor Kemenag

jpnn.com - JAKARTA - Pihak Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak serius memperjuangkan 2.818 orang tenaga honorer kategori satu (K1) yang selama ini bekerja di Kanwil-kanwil Kemenag di seluruh Indonesia. Sekitar 900-an diantaranya honorer K1 di Kanwil Kemenag di wilayah Sumut.

Kerenanya, ribuan honorer K1 ini berencana akan melakukan konsolidasi dan mengancam akan menggelar aksi demo besar-besaran di gedung Kemenag, Jakarta. Mereka menuntut segera diangkat menjadi CPNS.

"Karena kalau tidak didemo besar-besar, tidak ada angin kuat, kemenag ini diam saja terus. Karena kami sudah punya data, bahwa kemenag sumber masalahnya, bukan BKN," ujar Muslim Lubis, honorer K1 asal Tanjungbalai, kepada JPNN usai bertandang ke Kantor Kemenag, Jakarta, kemarin (31/10).

Dia mengatakan, dari pertemuan dengan salah seorang pejabat di kemenag, diketahui bahwa kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali baru sekali saja mengirim surat ke BKN, yakni surat tertanggal 31 September 2013, yang ditujukan ke BKN.

Menurut Muslim, surat itu hanya berisi penjelasan mengenai tenaga honorer K1 dan K2. "Surat tidak memberikan penjelasan ke BKN mengenai honorer K1 yang perlu surat keterangan otorisasi. Padahal yang dibutuhkan BKN adalah surat keterangan dari kemenag bahwa 2.818 honorer K1 itu benar-benar honorer yang diangkat sesuai peraturan dan digaji dari DIPA, yang dananya dari APBN. Tapi kemenag belum juga memberikan surat keterangan itu," ujar Muslim, yang datang ke kemenag disertai dua rekannya.

Jika mau serius memperjuangkan ribuan honorer K1 menjadi CPNS, lanjutnya, mestinya kemenag memberikan keterangan seperti yang diminta BKN. Bahkan, katanya, sejumlah kepala daerah mengirim surat hingga empat kali ke BKN, untuk memperjuangkan tenaga honorernya dan berhasil.

Muslim mengaku heran dengan kemenag. Padahal, lanjutnya, para kepala Kanwil Kemenag di daerah sudah mengirim data dan keterangan ke kemenang di Jakarta bahwa ribuan honorer K1 itu benar digaji dari uang APBN. Surat bahkan disertai pernyataan pakta integritas dan diteken di atas materai, sebagai penegasan bahwa tidak ada manipulasi data.

"Mestinya, data dari para kepala Kanwil itu bisa menjadi rujukan untuk kemenag mengeluarkan surat keterangan otorisasi seperti yang ditunggu BKN," ujar Muslim. (sam/jpnn)