Ribuan Jemaah Umrah Terancam Gagal Berangkat

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) telah memberlakukan kebijakan baru mengenai kewajiban bagi calon jemaah yang ingin mendapatkan visa ke Saudi Arabia agar melampirkan bukti rekam biometrik VFS Tasheel dalam pengajuan visa umrahnya. Peraturan itu diberlakukan sejak tanggal 17 Desember 2018 yang lalu.

Kebijakan tersebut menuai penolakan keras dari ribuan umat Islam, khususnya calon jemaah umrah yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Penolakan itu disampaikan oleh asosiasi penyelenggara perjalanan umrah dan haji khusus di Indonesia yang tergabung dalam Permusyawaratan Antar-Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi), yang menolak tegas pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel tersebut.

“Sebagai rasa tanggung jawab dan keprihatinan kepada umat Islam Indonesia yang hendak menunaikan ibadah ke Tanah Suci, menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji yang diberlakukan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA),” tutur Joko Asmoro, anggota Dewan Pembina Patuhi, dalam keterangan persnya, Kamis (20/12).

Joko menyampaikan hal itu untuk merespons penerapan biometrik melalui VFS-Tasheel yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Persyaratan tersebut, kata Joko sangat memberatkan umat Islam yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

“Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan tersebar di berbagai pulau maka hal itu akan sangat memberatkan bagi para jemaah,” tegas Joko.

Menurut Joko yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) ini, Patuhi mengusulkan agar proses rekam biometrik melalui VFS-Tasheel harusnya dapat dilakukan di bandara keberangkatan, tanpa dikaitkan dengan proses penerbitan visa umrah dan haji.