Ribuan Kasus Korupsi Mangkrak di Kejaksaan, Kurang SDM atau Tak Ada Niat?
jpnn.com - JAKARTA - Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan dari pemantauan pihaknya sejak 2010-2014, ada 1.775 kasus korupsi di kejaksaan yang berhenti di tingkat penyidikan.
Wana menjelaskan, dari jumlah itu yang sudah ada perkembangan penanganannya 900 kasus. "Yang belum ada perkembangan sekitar 800-an," kata Wana di Kejagung, Rabu (30/9).
Menurut dia, jumlah 800 itu merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Kejagung.
Dia mengatakan, bisa jadi lemahnya penanganan kasus karena kurangnya sumber daya manusia atau tidak adanya niat untuk mengungkap kasus. "Terutama jika melibatkan aktor-aktor besar," ujar Wana.
Pihaknya pun meminta Kejagung lebih transparan dalam memberikan informasi dan data soal penanganan korupsi.
Menurut dia, Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan RI atau Simkari belum optimal.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto menjelaskan, kekurangan sumber daya manusia bukan hanya di Simkari. Namun, kata dia, jumlah jaksa termasuk di daerah-daerah masih kurang. Saat ini, jumlah jaksa ada sekitar 8000, sedangkan pegawai tata usaha dua kali lipat atau sekitar 16000. "Kami minta (tambahan) ke Menpan tapi kan disesuaikan dengan anggaran negara," ujar Amir di Kejagung, Rabu (30/9).
Ia mengaku tak tahu pasti berapa jumlah ideal jaksa seharusnya. Yang pasti, Amir menegaskan, kejaksaan sampai skrg masih kekurangan pegawai. "Yang ada kami berdayakan semaksimal mungkin," katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan dari pemantauan pihaknya sejak 2010-2014, ada 1.775 kasus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertama di Indonesia, Asosiasi Mahasiswa China di President University Resmi Berdiri
- Tegas, Pertamina Hentikan Operasi SPBU Nakal di Yogyakarta
- BNPT Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- TNI Tegaskan tak Ada Ampun Bagi Prajurit Terlibat Judi Online
- Mendes Yandri Susanto Berharap Desa Memaksimalkan Potensi Unggulan