Ribuan Laporan Korupsi di Jambi Masuk ke KPK

Menurut Bambang, jika dilihat berdasarkan jabatan, penanganan dugaan tipikor sejak 2004-2001 banyak menjerat pejabat daerah, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Pejabat setingkat eselon I, II, dan III, paling banyak terjerat yakni 91 orang.

“Untuk Walikota/Bupati 29 orang, dan Gubernur 8 orang,”katanya.

Bambang menjelaskan,saat ini tindak pidana korupsi yang terjadi bukan melulu karena ketidaktahuan pejabat soal aturan dalam sebuah kegiatan. Menurutnya, celah perbuatan itu justru sudah sangat canggih. Korupsi saat ini terjadi melalui perencanaan yang matang, mulai dari awal hingga akhir. Kerawanan korupsi yang terjadi, salah satunya adalah pada rapat-rapat pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.

Rekayasa anggaran paling rawan terjadi pada saat pembahasan antara eksekutife-legislatife.

“T indak pidana korupsi saat ini terjadi tidak hanya diujung kegiatan, namun sudah sejak awal pembahasan anggaran yang melibatkan pemerintah melalui Menteri Keuangan, DPR, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari awal pun pembahasan anggaran ini kadang sudah banyak masalah. Begitupun di daerah, mulai dari DPRD, Bappeda dan Kepala daerah,”katanya.