Ribuan Massa Unjuk Rasa Tolak HTI dan FPI

jpnn.com, JAYAPURA - Ribuan warga Jayapura menggelar aksi damai di kantor DPRD dan kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (15/5). Aksi damai ini membawa aspirasi; Selamatkan Pancasila dan Selamatkan Indonesia.

Massa menuntut pemerintah melarang keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) di Papua, dan juga di Indonesia. Dari pantauan Cenderawasih Pos, awalnya massa berkumpul di Taman Imbi Jayapura sekitar pukul 10.00 WIT. Sejumlah pimpinan keagamaan kemudian memberikan orasi terkait aksi tersebut di hadapan massa. Sekitar 30 menit kemudian, massa berjalan kaki ke kantor DPRD Papua melalui Jalan Irian di bawah pengawasan ketat ratusan anggota Polres Kota Jayapura.

Di halaman kantor DPR Papua, Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar selaku Ketua Pimpinan Gereja-Gereja Papua (PGGP) membacakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan dekrit yang melarang aktivitas kelompok radikal yang hendak mengubah ideologi Pancasila,

Anggota DPRD Papua Elvis Tabuni yang menerima perwakilan massa menyatakan pihaknya mendukung penuh seluruh tuntutan tersebut. DPRP akan membentuk Pansus dan melaporkan kepada pimpinan untuk mengupayakan hadirnya regulasi yang melarang keberadaan organisasi radikal di Papua yang mulai bertumbuh.

“Kami memang mendukung penuh apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, namun kami akan menyuarakan ini dengan membentuk pansus yang mengajukan permintaan ini kepada presiden,”kata Elvis Tabuni.

Setelah aksi di DPRD Papua, massa pun berjalan kaki ke kantor Gubernur Papua yang berjarak sekitar dua kilometer. Di sana, Ketua Umum PGGP, Mgr. Leo Laba Ladjar kembali membacakan pernyataan sikap. "Kami khawatir bahwa kelompok tertentu sedang berusaha menyingkirkan dan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu. Kedua, kami mendesak pemerintah, melarang kelompok dan gerakan radikalisme yang tidak toleran berkembang di Indonesia, khususnya HTI, FPI," imbuh Leo.

Selain itu, pihaknya menolak politik berdasarkan tekanan mayoritas jumlah penganut agama dan suku yang menyingkirkan fakta pluralitas agama/ suku, dan yang merendahkan etnis dan agama minoritas.

“Demi keadilan hukum yang konkret dan bermartabat, kami menentang mafia dan politisasi peradilan di Indonesia. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah orang yang taat beragama dan sangat menghargai agama lain. Dia telah mengikuti proses pengadilan dengan jujur, taat hukum dan tidak terbukti melakukan penistaan agama. Karena itu, kami mendesak agar Ahok segera dibebaskan,”bebernya.