Ribuan Orang Melakukan Unjuk Rasa Menolak Tabungan Perumahan Rakyat
Elvia mengatakan seandainya skema tersebut sudah disosialisasikan dengan baik, ia dapat memantau ke mana uangnya pergi.
"Masalahnya adalah satu, visibilitas, kedua adalah transparansi, ketiga adalah bahwa kita itu dirugikan," katanya.
Ia merasa khawatir dengan program Tapera yang merupakan pembaharuan dari Taperum tersebut.
"Kalau ini memang tidak transparan dan tidak akuntabel, kenapa mesti dilanjutkan sama [pekerja] yang swasta?" ujarnya.
"Sudah cukup yang PNS itu menderita ... itu kan cuma akal-akalan mencari dana murah yang masif, gitu loh. Itu kan akal nipu-nipu saja."
Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi?
Presiden Joko Widodo mengatakan keberatan saat ada kebijakan diumumkan menjadi hal yang "biasa".
"Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," ungkap Presiden Jokowi di Istora Senayan, akhir bulan lalu.
Ia menyamakan Tapera dengan iuran BPJS Kesehatan, yang awalnya juga dianggap keberatan bagi sejumlah masyarakat karena harus membayarnya tiap bulan.
Ribuan buruh dan pekerja turun ke jalanan untuk menolak usulan soal Tapera, yang mewajibkan seluruh pekerja, baik yang di pemerintahan atau swasta dengan upah diatas UMR, untuk membayar setidaknya 2,5 persen untuk tabungan rumah
- Dunia Hari Ini: Ledakan Massal 3.000 Penyeranta Hizbullah Tewaskan Sembilan Jiwa di Lebanon
- Dunia Hari Ini: Baku Tembak di Papua Menewaskan Puluhan Jiwa
- Bruce Christie dari Australia Raih Penghargaan karena Bantu Perkembangan Kriket di Indonesia
- Siswa Pendidikan Dokter Spesialis Dianggap 'Rentan' Dengan Ancaman Perundungan dan Senioritas
- Di Balik Gelombang Pembangunan Masif di Bali
- Dunia Hari Ini: Lagi-Lagi Donald Trump Jadi Sasaran Percobaan Pembunuhan?