Ribuan Orang Melakukan Unjuk Rasa Menolak Tabungan Perumahan Rakyat

"Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya," ujarnya.
Pakar kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan Tapera seharusnya "memperbanyak nilai uang" tetapi hal ini tidak mudah dengan adanya masalah korupsi dan misinformasi.
Agus juga membandingkan dengan program pembiayaan perumahan di negara lain seperti Jepang dan Singapura yang lebih menawarkan apartmen, bukan rumah dan tanah.
"Tapera ini bermimpi kalau orang mendapatkan rumah. Tanahnya mahal sekali," katanya.
Ia mengatakan program yang dimulai pada tahun 1993 itu "bermasalah."
"Niatnya bagus tapi tidak in detail [terinci]. Jadi masyarakat bingung mesti bagaimana. Uang saya dicuri. Itu saja urusannya," katanya.
Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan "ada potensi legit" dari program tersebut dapat menghasilkan dana lebih dari Rp135 triliun jika diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi, seperti Surat Berharga Negara (SBN).
"Dengan target Rp160 triliun penerbitan SBN di tahun 2024, maka 37 persen bisa dipenuhi hanya dari BP Tapera," demikian tertulis dalam laporan CELIOS.
Ribuan buruh dan pekerja turun ke jalanan untuk menolak usulan soal Tapera, yang mewajibkan seluruh pekerja, baik yang di pemerintahan atau swasta dengan upah diatas UMR, untuk membayar setidaknya 2,5 persen untuk tabungan rumah
- Kabar Australia: Pihak Oposisi Ingin Mengurangi Jumlah Migrasi
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa di Turki Berlanjut, Jurnalis BBC Dideportasi
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Korea Selatan, 24 Nyawa Melayang
- 'Jangan Takut': Konsolidasi Masyarakat Sipil Setelah Teror pada Tempo
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Krisis Telur, Sampai Terpaksa Impor
- Pemerintah Australia Umumkan Anggaran Baru, Ada Kaitannya dengan Migrasi