Ribut Ijazah Palsu, Lupa Isu Reshuffle?

jpnn.com - JAKARTA - Gebrakan Menristekdikti Muhammad Nasir dalam membongkar kasus ijazah palsu tidak sepenuhnya disambut positif. Khususnya terkait dengan konsistensi menjalankan upaya bersih-bersih itu.

Pengamat pendidikan sekaligus penulis buku pendidikan karakter Doni Koesoma khawatir jika gerakan sporadis itu hanya digunakan untuk pencitraan. ”Apalagi, baru-baru ini ada isu Presiden Jokowi mau me-reshuffle menteri-menterinya,” katanya.

Doni menjelaskan, sampai detik ini, belum ada langkah serius dan sistematis untuk menghapus kejahatan pemalsuan ijazah. Dia mengatakan, ijazah palsu ada sejak dulu.

Termasuk ketika urusan pendidikan tinggi dipimpin oleh Mendikbud Mohammad Nuh. Tetapi, sampai sekarang, belum ada program konkret untuk mencegah dan menghentikannya.

Menurut dia, harus ada kebijakan bersama antara dikti, polisi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta badan-badan lain untuk urusan ijazah palsu itu. ”Sampai sekarang, saya menilai masih besar indikasi pencitraannya. Masih besar nuansa ingin diliput media,”tutur dia.

Dia mengatakan, supaya tidak dicap sebagai pencitraan, upaya Menristekdikti untuk memberantas ijazah palsu itu harus berjalan berkesinambungan atau konsisten.

”Tidak perlu sekelas menteri ngobrak-abrik kampus. Menteri cukup buat kebijakan saja, biar pegawainya yang jalan,” kata dia. (wan/mia/far/ang/sam/jpnn)