Ribut Tambang Emas, Komisi VII DPR Segera Bergerak
Rabu, 03 Oktober 2012 – 08:39 WIB
JAKARTA - Komisi VII DPR RI memastikan akan segera memanggil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pihak perusahaan tambang Martabe di Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumut. Hal ini sebagai buntut polemik terkait masalah pembuangan limbah, yang mengakibatkan belum juga beroperasinya tambang tersebut. Padahal sebelumnya, Pemprovsu sendiri telah menawarkan penyelesaian melalui tim advance. Namun dengan catatan, terkait penanganan limbah nantinya akan melewati uji baku mutu. Dimana tim pengawas berdiri secara independen dan akan dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprovsu. “Jadi kemarin itu sudah ditemukan solusinya.”
“Jadi untuk itu saya pikir Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait.” Hal ini menurut Ketua Komisi VII, Sutan Bathoegana Siregar, secara khusus kepada JPNN. penting untuk segera dilakukan. Sehingga hal-hal yang menjadi kendala dapat diatasi sebaik mungkin. Dan perusahaan sepenuhnya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan di Sumut.
Baca Juga:
Sutan sendiri sebenarnya merasa heran, begitu mendengar bahwa hingga kini tambang belum dapat beroperasi, karena masalah-masalah dilapangan masih juga belum dapat diselesaikan. Padahal saat dirinya beberapa waktu lalu turun ke lokasi, telah ditemukan solusi bagi penyelesaian. Bahwa perusahaan yang terletak di Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel) ini dapat segera beroperasi.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi VII DPR RI memastikan akan segera memanggil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pihak perusahaan tambang Martabe di Tapanuli
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi