Ribut THR PNS, Fadli Zon: Publik Tidak Bodoh

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kisruh seputar THR PNS daerah menunjukkan perencanaan pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat buruk. Fadli menilai pemerintah tidak merencanakan dengan perkiraan yang tepat.

Dia curiga kebijakan tersebut orientasinya bukan untuk kepentingan THR atau ASN itu sendiri. "Tapi lebih kepada tujuan-tujuan yang bisa dinggap politis," kata Fadli, Jumat (8/6).

Menurut Fadli, kalau pembayaran komponen tunjangan di THR itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tentu akan menggganggu struktur APBD yang ada.

Karena itu, Fadli mengingatkan sebelum melakukan atau mengeluarkan kebijakan seharusnya ada komunikasi dan koordinasi yang baik termasuk kalkulasi dari postur anggaran di anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD terkait dengan THR itu.

Menurut Fadli, publik tentu saja tidak bodoh untuk melihat bahwa kebijakannya ini ada kaitannya dengan tahun politik. Fadli mengatakan kalau memang mau meningkatkan THR, kenapa tidak dari tahun-tahun yang lalu misalnya 2017, 2016, dan 2015.

BACA JUGA: THR PNS Upaya Jokowi Raup Suara dari Kalangan Birokrasi?

"Jadi, jelas sekali nuansanya adalah politik dan karena itu tidak dilakukan dengan cermat, tidak tepat maksudnya, perencanaannya, makanya terjadi kekisruhan," katanya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu khawatir jika misalnya anggaran untuk THR itu dipaksakan di pemerintah daerah maka bisa melanggar aturan yang berlaku. Selain itu, lanjut Fadli, juga mengganggu apa yang sudah menjadi program atau prioritas pembangunan di daerah, atau penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.