Ribut, Walikota Minta Bupati Enthus Ikut Lemhanas Dulu

Sebab bupati dan wali kota levelnya sama. Sehingga harus ada level yang lebih tinggi untuk menjadi mediatornya. Koordinasi dengan Bakorwil III akan dilakukan pemkot pekan depan.

Ikmal menjelaskan, sertifikat lahan sudah ada di pemkot. Memang, sambung dia, masih atas nama kabupaten. Namun demikian, adanya sertifikat ditangan pemkot tentu sebelumnya sudah ada proses. Hanya saja baru setengah jalan. Karena belum sampai proses ganti nama.

Sebelumnya, perseteruan pemkab dan pemkot Tegal, atas kepemilikan lahan seluas 29.250 meter persegi, sampai saat ini belum rampung. Pemkot Tegal yang rencananya akan berkoordinasi dengan pemkab pun masih belum dilakukan. Bupati Tegal geram dan akan memasang papan pengumuman atau patok di lingkungan balai kota itu.

”Nanti saya akan menyuruh satpol PP untuk memasang papan pengumuman di sana (balai kota). Tapi itu baru rencana,” kata Bupati Tegal Enthus Susmono, Rabu (26/2).

Rencananya, papan pengumuman itu akan ditulisi bahwa ”Tanah Balai Kota Tegal Milik Pemkab Tegal”.

Menurutnya, jika patok itu ada yang mencabut atau merusak, pihaknya akan menyerahkan ke instansi hukum. ”(Kalau dirusak) Itu bisa dipidanakan. Itu melawan hukum,” cetusnya.

Dengan adanya masalah itu, menurut Enthus, pemkot sama sekali belum menghubunginya. Justru dirinya yang selalu proaktif menanyakan hal itu ke wali kota Tegal yang saat ini menjabat. Enthus mengisahkan, ketika bertemu dengan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, dirinya pernah menanyakan hal itu. Lalu Ikmal menjawab bahwa balai kota milik publik.

”Kalau begitu, berarti saya dan jajaran saya boleh ngantor ke pemkot. Oke, kalau begitu nanti saya akan berkunjung ke sana dengan jajaran saya. Karena tanah itu kan milik kami (pemkab),” selorohnya. (adi)