Ricuh, SDA Diamankan Panitia

BANDUNG - Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan dengan agenda Pemandangan Umum Peserta, Senin (4/7), di Hotel Panghegar Bandung, Jawa Barat, diwarnai insiden. Hal ini dipicu oleh keputusan yang membatasi tanggapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) hanya untuk DPW. Padahal, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), baik DPW dan DPC berhak menyampaikan tanggapan LPJ.

Awalnya, Minggu (3/7) malam di tempat yang sama, sudah dibacakan Laporan Pertanggungjawaban Ketua UMUM PPP, Suryadharma Ali. Lalu, Senin (4/7), di hotel itu juga, agendanya Pemandangan Umum Peserta. "Namun, tadi (Minggu) malam, dibatasi dengan sebuah aturan baru yang sudah disahkan menjadi tatib (tata tertib), bahwa yang menyampaikan (tanggapan) hanya wilayah (DPW). Hanya 33 provinsi," kata Zainudin Isman, Anggota Majelis Pertimbangan Pusat PPP, Senin (4/7), kepada pers, di Bandung.

Memang, lanjut dia, sebagian wilayah ada yang mau berkomunikasi dengan DPC untuk hal ini. Tapi, ada juga wilayah yang tidak mau. "DPC inilah yang protes. Mereka menuntut hak mereka sesuai pasal 46 ayat 3," ungkap Zainudin.

Ia mengatakan, yang ribut itu setidaknya lebih dari empat DPW. Dia sudah meminta kepada petinggi PPP untuk menengahi masalah ini.

Sidang yang dipimpin oleh Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz, itu tertutup untuk jurnalis.