Ridwan Kamil: Habib Rizieq Tidak Lucu!
jpnn.com - WALI Kota Bandung Ridwan Kamil mendesak agar Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sunda. Ya, Habib Rizieq memang membuat heboh masyarakat Sunda lantaran telah mempelesetkan salam sampurasun menjadi campur racun.
Menurut Ridwan, imam besar FPI itu telah melecehkan budaya Sunda.
“Saya dengar berita dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS). Tidak semestinya kultur yang ada di Nusantara dijadikan bercandaan yang tidak pada tempatnya. Kalau Habib Rizieq bercanda, ya tidak lucu,” ujar Ridwan Kamil dalam sebuah acara di Gedebage, Rabu (25/11).
Namun sepertinya permintaan Ridwan itu bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, ormas keagamaan itu ogah meminta maaf atas ucapan Rizieq Shihab yang memelesetkan salam masyarakat Sunda sampurasun menjadi campur racun. Padahal perkataan itu sangat mencederai tradisi masyarakat Sunda.
Ketua FPI Jabar Abdul Qobar, menegaskan tidak ada yang salah dengan ucapan campur racun. Menurutnya permemintaan maaf itu diucapkan jika ada kesalahan. “Kan ini hanya miskomunikasi,” jelas Qohar, Kamis (26/11) seperti dilansir pojoksatu (JPNN Group).
Dia mengatakan, bila melihat durasi penuh ceramah yang 2 jam, maka terlihat jelas konteks ucapan campur racun itu.
Menurut dia, maksud Habib Rizieq itu, bila ucapan assalamulaikum diganti dengan ucapan salam yang lain maka yang terjadi malah campur racun. Tidak ada maksud menghina sapaan orang Sunda. (ril/pojoksatu)
WALI Kota Bandung Ridwan Kamil mendesak agar Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sunda. Ya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi