Ridwan Kamil Sulit Dihubungi Seusai Rumahnya Digeledah KPK

jpnn.com - BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil sulit dihubungi seusai rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB, Senin (10/3) lalu. “Sampai hari ini, kami masih berusaha menghubungi," kata Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara, Jumat (14/3).
Dia mengatakan sampai hari ini Partai Golkar kesulitan berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. Adapun komunikasi yang dilakukan itu untuk menawarkan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil.
"Jujur saja kami masih berusaha menghubungi baik melalui keluarganya untuk seperti tadi tawaran kami untuk memberikan pendampingan. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi,” ungkapnya.
Iswara mengatakan Bidang Advokasi DPP Partai Golkar bisa saja memberikan pendampingan hukum apabila dibutuhkan Ridwan Kamil. Namun demikian, hal tersebut tetap harus dikomunikasikan dengan jajaran pimpinan.
Iswara menambahkan dalam jajaran partai, Ridwan Kamil merupakan Ketua DPP Bidang Kajian Publik dan Pemerintahan. "Kami dari Golkar akan menawarkan kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum, karena beliau adalah kader Partai Golkar," ucapnya.
Iswara mengaku prihatin atas kabar yang menimpa Ridwan Kamil itu. Namun, kata dia, pada prinsipnya proses hukum harus dihormati. Pihaknya pun menunggu hasil kerja dari penyidik KPK.
“Tentunya kami prihatin, tetapi tentunya kami serahkan pada proses hukum yang berlaku. Kita ikuti sajalah, ya, kemarin itu baru penggeledahan dan KPK juga menjelaskan statusnya (Ridwan Kamil) baru sebagai saksi,” ujarnya.
KPK belum menetapkan status Ridwan Kamil dalam kasus penggelembungan dana iklan Bank BJB. Hal itu lantaran yang bersangkutan belum diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, KPK memastikan akan memanggil Ridwan Kamil guna mengklarifikasi sejumlah barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan.
Partai Golkar Jabar mengaku kesulitan menghubungi Ridwan Kamil seusai penggeledahan KPK di rumah mantan gubernur Jabar itu.
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik