Rieke Anggap Satgas TKI Media Pencitraan SBY
Senin, 09 Januari 2012 – 16:30 WIB

Rieke Anggap Satgas TKI Media Pencitraan SBY
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyudahi masa tugas Satuan Tugas (Satgas) TKI. Selain memang tidak diperlukan lagi, menurut Rieke, selama satu tahun keberadaan Satgas TKI hanya menjadi media pencitraan SBY.
"Masa tugas Satgas TKI telah berakhir Desember 2011 lalu. Presiden SBY sebaiknya menyudahi masa tugas Satgas TKI dan tidak usah diperpanjang. Selain tidak diperlukan lagi, satu tahun keberadaan Satgas TKI hanya menjadi media pencitraan SBY," kata Rieke, dalam rilisnya di Jakarta, Senin (9/1).
Menurut Rieke, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengefektifkan dan optimalisasi kinerja kementerian yang ada dengan cara membangun koordinasi one country one team antar-kementerian dan lembaga, law enforcement, punish and reward terhadap pejabat-pejabat negara di kementerian dan lembaga terkait seperti BNP2TKI.
"Kalau menterinya tidak bisa kerja dan melakukan penyimpangan, tentu tidak bisa dipertahankan dengan pertimbangan kepentingan politik koalisi pendukung Presiden SBY," ujar politisi yang baru saja melahirkan anak kembar ini.
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyudahi masa tugas Satuan
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas