Rieke: Buruh Bukan Musuh Negara

Kondisi inilah yang menjadi salah satu pemicu mengapa setiap tahun penetapan upah selalu kisruh. "Jangan-jangan Kapolri dan Pangdam TNI tidak tahu tentang hal ini. Padahal kalau ditanya balik, memangnya dua bapak yang terhormat tersebut mau kerja dibayar dengan standar seperti itu," tanya Rieke.

Riek mengingatkan bahwa buruh bukan musuh negara. "Tapi kekuasaan yang memiskinkan dan membodohkan jelas musuh rakyat," tegasnya.

Dalam rekomendasi politiknya, Rieke mengecam pernyataan Kapolri dan Pangdam TNI yang memosisikan buruh sebagi musuh negara. Kemudian, mendesak pencabutan Permen 17 tahun 2005. Rieke juga mendesak pengusaha untuk membayar UMK dan UM Sektoral yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Serta ,endesak Pemerintah SBY untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi, investasi dan politik yang tidak mengakibatkan de-industrialisasi  harus berpihak pada pengusaha dan buruh dalam negeri.

"Hapus pungli, hapus biaya tinggi, subsidi energi, keringanan pajak, proteksi bagi industri dalam negeri, upah layak bagi buruh dan pekerja," pungkasnya. (boy/jpnn)