Rieke Sebut 4,5 Juta TKI Belum Masuk DPT
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menduga banyak TKI yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri Pemilu 2014 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasalnya, jumlah pemilih luar negeri yang terdaftar dalam DPT jauh lebih sedikit dari jumlah TKI yang tercatat. Seperti diketahui, ada 2,1 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT Luar Negeri.
"Padahal data BNPT, total TKI 6,5 juta di seluruh dunia. Artinya sekitar 4,5 juta yang jadi pertanyaan kita," ujar Rieke di kompleks parlemen, Senayan, Senin (11/11).
Bahkan, lanjut Rieke, jumlah pemilih dalam DPT luar negeri masih lebih kecil dibanding total jumlah TKI di Malaysia. Berdasarkan data 2012, ada sebanyak 2,3 juta TKI di Malaysia.
Jumlah TKI di Malaysia saat ini kemungkinan lebih banyak lagi, mengingat moratorium pengiriman TKI sudah dicabut.
Rieke mengaku sudah meminta penjelasan dari KPU mengenai hal ini. Namun, KPU tetap ngotot bahwa datanya akurat.
"Saya yakin TKI itu adalah warga Indonesia yang punya hak suara memilih. Karena untuk jadi TKI harus sudah berusia 17 tahun atau lebih," ujar politisi PDIP tersebut.
Lebih lanjut, Rieke meminta KPU tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, pemilu adalah proses penting yang akan sangat menentukan nasib bangsa.
"Ini bukan cuma pileg tapi pilpres juga yang akan menentukan kepemimpinan nasional," tegas mantan artis sinetron itu. (dil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menduga banyak TKI yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri Pemilu
- Dasco Targetkan RUU BUMN Diparipurnakan 2 Hari Lagi
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi
- DPR Mengesahkan RUU BUMN Saat Akhir Pekan, Dasco Ungkap Alasannya
- Anggota DPR Merespons Laporan Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Kepada 44 WNA China
- Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat
- Bertemu Dino Pati Djalal, Eddy Soeparno Ajak FPCI Dukung Diplomasi Iklim Prabowo