Rieke Tolak Provinsi Cirebon

LEMAHWUNGKUK- Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Dyah Pitaloka menolak pembentukan Provinsi Cirebon. Rieke menganggap pemekaran suatu wilayah tidak bisa dilakukan dengan serta merta dan tanpa ada alasan yang jelas. Karenanya, dia menolak Provinsi Cirebon apabila tidak ada indikator yang jelas.

“Pemekaran wilayah justru  akan menciptakan kerajaan-kerajaan baru. Kalau seperti itu saya tidak setuju,” kata  wanita yang melejit di sinetron Bajaj Bajuri ini, kepada Radar, di sela kunjungannya di Keraton Kasepuhan, Senin (3/12).

Menurut Rieke, untuk melakukan pemekaran wilayah, harus didukung dengan infrastruktur  dan sarana prasana yang jelas. Jangan sampai keinginan pemekaran justru malah hanya keinginan kelompok tertentu. Minimnya sarana prasarana pendukung masyarakat, Rieke mencontohkan  di Kecamatan Kapetakan di mana sarana Puskesmas sangat minim.

Padahal faslitas kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Kalau hal-hal sekecil itu saja tidak bisa terpenuhi, jangan berharap  bisa dimekarkan wilayahnya, termasuk Provinsi Cirebon. Rieke melihat, saat ini tidak ada indikator yang kuat untuk pembentukan Provinsi Cirebon. “Pembentukan provinsi tidak bisa serta merta keinginan gubernur. Tapi harus melalui sidang di parlemen, termasuk pemekaran Kabupaten Pangandaran, saya salah satu dalam tim pembahasan di situ. Provinsi Cirebon belum saatnya,” bebernya.