Rifan Financindo Intensifkan Edukasi

jpnn.com, SURABAYA - Literasi keuangan masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya korban dari investasi bodong. Apalagi, jenis investasi ilegal itu sudah menggunakan modus operandi yang makin canggih dan variatif.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perusahaan investasi legal. Chief Business Officer PT Rifan Financindo Berjangka (RFB) Teddy Prasetya menyatakan, lemahnya literasi keuangan, terutama di bidang investasi, terjadi karena masyarakat Indonesia lebih menyukai segala sesuatu yang instan.
Akibatnya, investasi bodong makin marak dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang justru legal. Karena itulah, saat ini Teddy dan pihaknya mulai terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Terutama untuk investasi perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang selama ini tingkat literasinya sangat minim.
’’Masyarakat memang masih awam dengan investasi ini karena umumnya hanya mengenal saham, obligasi, reksa dana, dan deposito. Apalagi, sekarang ada citra negatif yang melekat di kalangan pelaku perusahaan pialang. Makanya kami saat ini benar-benar mengintensifkan edukasi,’’ ujarnya.
Meski demikian, Teddy optimistis potensi industri itu bakal berkembang cepat. Terbukti, jumlah nasabah RFB terus tumbuh setiap tahun. (pus/c14/sof/JPNN/pda)
Apalagi, jenis investasi ilegal itu sudah menggunakan modus operandi yang makin canggih dan variatif
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara