Rilis Survey Jokowi-JK Raup 57,06 Persen Dinilai Provokatif

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Index Indonesia, A Agung Prihatna meminta Dewan Etika Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menertibkan lembaga survey yang merilis hasil survey yang mengarah kepada tindakan provokatif dan melanggar etika.

Permintaan tersebut terkait dengan rilis hasil survey dari Lingkaran Survey Indonesia (LSI) minggu lalu, yang mempublisir jika pilpres diulang dilakukan hari ini, perolehan suara Jokowi-JK 57,06 persen, sedangkan Prabowo-Hatta 30,39 persen.

"Kira-kira inti dari rilis LSI, kalau pemilihan suara ulang (PSU) dilakukan hari ini, mereka pastikan Prabowo-Hatta kalah, kan itu intinya? Saya justru menilai itu provokatif. Di satu sisi menggiring opini publik juga sangat tidak etis karena perkara Pilpres saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Agung Prihatna, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/8).

Dari sisi kepentingan publik lanjutnya, tidak ada sedikit pun manfaatnya mengumumkan hasil survey tersebut dan itu sangat kontradiktif dengan standar etik survey yang seharusnya melansir sebuah hasil survey yang dinilai bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

"Seharusnya Persepi juga mengurusi hasil survey-survey yang dipublisir tapi bernada provokatif dan tidak etis. Ingatkan anggotanya, jangan terlalu banyak bersifat provokatif. Jangan untuk menggiring opini publik. Ini malah diam saja, ada apa?" tanya mantan peneliti senior pada LP3ES itu.

Secara hukum lanjutnya, memang tidak ada aturan yang melarang sebuah hasil survei diumumkan. "Tapi kebebasan tersebut tidak bisa juga dieksploitasi untuk kepentingan popularitas dan bisnis lembaga survey. Makanya ada dewan etik untuk mengawal moral dan etika lembaga-lembaga survey," ujarnya.

Menjawab pertanyaan tentang kapasitas Dewan Etika Persepi untuk menegakkan kode etik? Agung menyatakan pesimistisnya, sebab dalam berbagai kesempatan pimpinan dan para anggota Dewan Etika Persepi terlihat berafiliasi dengan salah satu pasang calon presiden.

"Tidak ada yang bisa diharapkan dari figur yang ada di dewan etik tersebut. Googling saja mereka atau ikuti twitternya. Sangat jelas afiliasinya ke mana, di samping mereka itu tidak punya jam terbang terhadap teknis survey," pungkas Agung Prihatna.(fas/jpnn)