Rincian Program Pembatasan BBM tak Jelas

"Harusnya, mengarah kepada substitusi jenis bahan bakarnya apa. Bukan dibatasi begitu. Ini sama saja pelanggaran hak-hak  konstitusional warga negara," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah juga sudah melalaikan konsep dasar pembuatan kebijakan publik yang dinamakan three circles theory of public policy,  public support, public value dan capacity to implement.

 "Ketiganya tidak ada. Jadi, program tersebut benar-benar asal sim salabim saja. Pemerintah suruh baca lagi UU APBN  2012. Bedakan antara pengendalian dan pembatasan. Pengendalian harus berupa beberapa  skenario, beberapa alternatif sehingga dampak dan antisipasinya komprehensif," katanya.

"Menurut saya, karena pemerintah sudah mengabaikan banyak hal maka program pembatasan (BBM) dibatalkan saja. Itu yang terbaik," tegas politisi PDI Perjuangan, itu.