Rini Dianggap Blunder, Masa Emas Jokowi Berakhir

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno memboyong tiga perbankan pelat merah untuk berutang ke Tiongkok, dikritik habis-habisan oleh Ketua Komisi VI DPR, Ahmad Hafisz Tohir. 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu yakin langkah Rini diketahui Presiden Joko Widodo. 

Bahkan, komisi yang menjadi mitra BUMN di DPR ini terkesan kecolongan karena belum mendapat laporan dari Menteri Rini soal kebijakan tersebut. 

"Sampai hari ini Komisi VI DPR RI belum mendapatkan laporan dari Rini Soemarno terkait kebijakannya berutang pada China Depelopment Bank (CDB) sebesar 3 miliar US dolar untuk 3 bank pelat merah yaitu, BRI, BNI dan Mandiri," kata Hafisz di gedung DPR Jakarta pada Selasa (29/9).

Karenanya, Hafisz akan meminta keterangan Rini soal kebijakan utang setara Rp43,28 triliun tersebut. Karena bila melihat pergerakan US dollar yang punya tren naik terus sejak dua tahun terakhir, maka dapat diprediksi pinjaman dalam bentuk USD suatu saat nanti pasti akan menjadi beban neraca pembayaran negara.

"Untuk itu sebaiknya saat ini kita tidak melakukan pinjaman luar negeri dalam bentuk US dolar," tegas Hafisz, sembari menyebut alternatif terbaik untuk kondisi ekonomi RI yang lemah saat ini adalah counter trade dengan negara-negara tujuan export Indonesia.

Pihaknya memastikan pinjaman dalam USD terlalu beresiko. Pinjaman luar negeri sebaiknya yang pergerakannya mata uangnya tidak terlalu progresif seperti USD, misalnya Yen yang cenderung stabil.

Selain itu, sikap pemerintah yang mencari pinjaman di luar negeri menunjukkan bahwa likuiditas di dalam negeri sedang sulit, karena pasar modal mengalami capital fight yang terus menerus di bursa saham. Kalau pemerintah tidak menutup krisis likuiditas ini dari hutang maka solusinya adalah memakai cadangan devisa.