Rini Disebut Sarat Kontroversi, Minim Prestasi
jpnn.com - JAKARTA – Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean menilai, Menteri Rini Soemarno layak diganti. Alasannya, selain sarat kontroversi, juga minim prestasi. Karena itu perlu segera diganti sehingga tidak membebani pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Dari awal kami sudah sangat keras bersuara dan bahkan menolak Rini untuk duduk memimpin Kementerian BUMN. Kita sangat paham Rini bukanlah orang yang cakap mengurus BUMN," ujar Ferdinand, Rabu (1/7).
Selain itu, Rini menurut Ferdinand selama ini juga gagal dalam membesarkan perusahaan miliknya. Kondisi masih ditambah, karena selama ini Rini juga dinilai hanya memaksa perusahaan plat merah berutang.
"Lihat bukti ketika Rini memasukkan motor asal Tiongkok, Kanzen, jelas gagal dan hancur. Artinya apa? Rini memang tidak punya kapasitas mengurus yang lebih besar seperti BUMN. Coba lihat sekarang situasi BUMN, semua kacau balau. Tidak ada yang lebih maju dari sebelumnya, bahkan mempertahankan yang sudah ada saja tidak mampu, apalagi membesarkan," ujar Ferdinand.
Ketidakberhasilan Rini menurut Ferdinand antara lain dapat dilihat dengan munculnya persoalan dwelling time Pelabuhan Tangjung Priok. Kemudian melakukan penggantian Direktur Utama Bulog yang baru seumur jagung. Padahal jajaran direksi yang ada, sebelumnya merupakan pilihan Menteri Rini.
Selain itu, Rini juga diduga secara tidak langsung mengintervensi transaksi tukar guling saham Telkom dengan Tower Bersama. Pasalnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/6), Rini memberikan pernyataan negatif terhadap Telkom.
Akibatnya, saham Telkom yang pada Rabu (1/7) dibuka Rp 2.935 per lembar, turun menjadi Rp 2.920 per lembar.
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Arbi Sanit juga berpandangan sama. Rini menurutnya, memang layak dikeluarkan dari jajaran menteri Kabinet Kerja. Alasannya, karena Rini saat ini sudah berada di posisi kontroversi.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean menilai, Menteri Rini Soemarno layak diganti. Alasannya, selain sarat kontroversi,
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra