Rini Soemarno Disebut Sedang Siapkan Skenario Ambil Alih Kewenangan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Energi dan Migas nasional, Hendrajit menilai Menteri BUMN Rini Soemarno tengah menyusun skenario mengambil alih kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam memutuskan siapa yang akan menjadi direksi BUMN. Ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk Bola Panas BMM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11).

"Menteri BUMN Rini Soemarno sekarang sedang menyiapkan draft Keputusan Presiden yang mendelegasikan kewenangan penunjukan dan penetapan direksi-direksi BUMN sepenuhnya di tangan menteri BUMN, tanpa harus mengikutsertakan presiden," katanya.

Seusai diskusi, saat ditanya ada motif apa di balik skenario ini, Hendrajit mengatakan jika Rini ingin dijadikan representasi dari sebuah skema besar untuk merebut kewenangan presiden. Padahal seharusnya Presiden Jokowi lah yang memegang kendali.

Skenario ini sudah tercium saat fenomena Rini Soemarno langsung melakukan fit and proper test terhadap beberapa calon Direktur Utama Pertamina yang kemudian mengerucut pada empat nama. Di sini, kata Hendrajit, jelas ada skema bahwa Rini langsung bermain menggarap manajemen.

"Ini yang kemudian ingin dia payungi melalui Keppres dari presiden, dimana presiden tidak lagi berwenang tapi (didelegasikan) ke Menteri BUMN. Ini rawan. Membajak kewenangan presiden," jelasnya.

Sejatinya sembari menunggu revisi Undang-undang Migas menjadi lebih pro rakyat, apalagi Jokowi sudah mengusung kedaulatan ekonomi dalam Trisakti, maka kebijakan strategis menentukan siapa yang akan menjadi direktur utama di 25 perusahaan BUMN menjadi hak Jokowi.

"Itu kan ngeri itu. 25 kapal induk ibarat tentara itu, kita dibajak oleh musuh ibaratnya. Kalau patokannya adalah Trisaksi, daulat ekonomi, justeru kita memberi ruang daulat ekonomi itu diinvasi melalui kerjasama-kerjasama Angola dan sebagainya," ujar Hendrajit.

Namun demikian, pihaknya menyatakan skenario ini baru draft dan belum disetujui oleh Presiden Jokowi. "Itukan baru yang saya dengar draft, Jokowi sendiri belum setuju, karena ada masukan dari Mensesneg Pratikno, katanya jangan dulu. Tapi paling gak ada gambaran," tandasnya. (fat/jpnn)