Riset di Kemdikbud Dituding Hanya jadi Proyek

Hetifah menambahkan, selama ini Kemdikbud memiliki data yang sangat lemah. Jika data lemah, lanjut dia, maka akan berdampak pada kemungkinan terjadinya penyimpangan. "Dengan adanya data yang akurat, dapat dipastikan penyaluran anggaran tidak akan ada penyimpangan/penyelewengan. Misalnya, kebutuhan anggaran pendidikan itu berapa? Dan pasti disesuaikan dengan jumlah penerima. Kalau ada data pasti, maka proses penyaluran bisa tepat sasaran, dan tidak perlu ada daerah yang melakukan lobi-lobi. Karena semua penerima pasti dapat. Korupsi dan penyelewengan akan berkurang," terangnya.

Ia mengatakan, selama ini anggaran di Kemdikbud yang efektif hanya 40 persen. Sedangkan sisanya 60 persen kurang efektif. Menurutnya, yang 60 persen bukan tidak efektif karena ada penyelewengan, tetapi ada yang tidak tepat sasaran dan  tidak tepat waktu. Misalnya, program BOS buku. Ternyata datangnya setelah 6 bulan tahun ajaran baru berjalan, dan anak-anak sudah terlanjur fotocopy.

"Itu kan berarti pemborosan anggaran. Memang tidak dikorupsi, tetapi tidak tergunakan akhirnya. Ada juga, sekolah-sekolah yang dibangunkan perpusatakaan, tetapi ternyata tidak ada bukunya. Akhirnya tidak dipakai, dan ruangannya dipakai untuk lainnya. Jika awalnya menggunakan riset, maka akan tersambungkan antara aspirasi kebutuhan dengan policy-nya. Akan ada peningkatan penggunaan anggarannya," imbuhnya. (cha/jpnn)