Risiko Pakai Pejabat Bermasalah

Ketimpangan hukum semacam ini hanya akan membebani kinerja pemerintah. “Hal ini (kasus Gita) akan meledak sewaktu-waktu, dan dampak politisnya akan jauh lebih besar. Presiden bukannya tidak memahami konsekuensi ini, tapi dia berani ambil risiko demi menyelamatkan orang dekatnya,” imbuhnya.

Maka dari itu, pihaknya mendukung keinginan banyak pihak agar presiden berani melakukan pembersihan di tubuh kabinet. Momen reshuffle yang sedang digodok SBY bisa dijadikan sebagai titik perubahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“SBY harus bersikap tegas, jika ada menterinya yang terindikasi kasus hukum, ya copot saja. Buat apa memelihara anak singa, yang suatu hari nanti justru akan memangsa dirinya sendiri. Jujur saja, saya sendiri pesimis beliau akan berani mengambil langkah yang progresif dan tidak populer. Selama ini, kepala pemerintahan kita kan dikenal sebagai safety player,” sindirnya.

Pendapat ini juga diamini oleh anggota Komisi III DPR, Muhammad Hanif Dakhiri. Menurutnya, penanganan kasus mafia pajak yang menyeret Kepala BKPM menunjukkan adanya tebang pilih hukum oleh Presiden SBY.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintah. Tapi hal itu selayaknya dilakukan secara menyeluruh, tidak tebang pilih. Tidak seperti sekarang ini, terkesan hanya beberapa menteri yang dikorbankan,” tegasnya.