Risiko Pakai Pejabat Bermasalah

Pihaknya menyinggung beberapa kasus yang sarat dengan nuansa politis. Aparat terlihat sangat antusias untuk kasus tertentu, sementara untuk kasus-kasus lain yang juga melibatkan anggota kabinet, sikap penegak hukum justru sebaliknya.

“Saya bukan sedang membela ketua umum kami (PKB) yang sedang disorot KPK soal suap Kemenakertrans, tapi seharusnya kalau mau menciptakan kabinet yang bersih ya harus konsekuen. Siapapun mesti diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.
    

Kekecewaan politisi PKB ini cukup beralasan karena gara-gara diisukan terlibat kasus suap, Muhaimin Iskandar masuk dalam daftar menteri bermasalah yang berpeluang untuk dicopot dari kabinet.         

“Memang, reshuffle itu merupakan hak prerogatif presiden. Tapi bagaimanapun juga kan sudah ada kesepakatan politik dengan anggota koalisi. Jika presiden akan mengambil sikap tegas terkait kasus hukum menteri, tentunya harus adil. Jangan sampai ada yang dikorbankan hanya untuk pencitraan saja,” katanya.          

Sementara itu, gelombang kekecewaan juga datang dari kalangan aktivis mahasiswa. Kelompok mahasiswa yang menamai dirinya sebagai BEM-RI, kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara. Dalam orasinya, mereka menuntut komitmen presiden untuk menuntaskan segala kasus hukum yang melibatkan beberapa anggota kabinet secara adil, tanpa pandang bulu.
         Koordinator aksi, Lendi Octa, menyampaikan bahwa momentum reshuffle kali ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh presiden untuk menyingkirkan orang-orang bermasalah dari dalam kabinet.