Risiko Parpol jika Input Data Beberapa Nama Bacaleg ke Silon
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan menerima pendaftaran nama bakal calon anggota DPR dan DPRD, meski partai politik hanya menginput beberapa data bakal caleg-nya ke sistem informasi pencalonan (Silon) yang dikelola penyelenggara pemilu.
"Kami tetap akan menerima, tapi konsekuensinya parpol itu tidak bisa menambah bakal caleg yang didaftarkan. Jadi, sesuai dengan yang di Silon," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Senin (16/7).
Karena itu, Ilham berharap parpol peserta Pemilu 2019 benar-benar memperhatikan ketentuan tersebut, sehingga nantinya tak merasa dirugikan karena bakal caleg-nya hanya sedikit.
"Kalau ditambahkan setelah masa pendaftaran berakhir, itu bukan perbaikan namanya. Perbaikan itu kan, data sudah dimasukkan ke Silon, kemudian datanya bermasalah," ucapnya.
Ilham menegaskan, pihaknya tidak akan menerima berkas pendaftaran yang dilakukan di luar masa pendaftaran 4-17 Juli.
"Kalau dia masukin data bakal caleg yang baru, itu kan namanya pendaftaran ulang, pendaftaran kedua. Itu tidak boleh," katanya.
Untuk diketahui, hingga sehari menjelang penutupan pendaftaran bacaleg, Senin (16/7), KPU baru menerima berkas pendaftaran dari Partai NasDem.
Sementara partai lain disebut berencana mendaftar di hari terakhir, Selasa (17/7). Menurut Ilham, pihaknya tidak akan menambah waktu pendaftaran.(gir/jpnn)
KPU tetap menerima pendaftaran nama bakal calon anggota DPR dan DPRD meski parpol hanya menginput beberapa data bakal caleg-nya ke sistem informasi pencalonan.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- PPP Terbuka Menerima Jokowi Bergabung, Tetapi Harus Sesuai Aturan
- Apresiasi Perjuangan Arinal di Pilgub Lampung, Pengamat: Lawan Dominasi Elite Partai
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Jaksa Agung Diharapkan Tak Berafiliasi dengan Partai Politik
- Benny Laos Meninggal, 8 Parpol Segera Mencari Kandidat Cagub Malut Pengganti
- Forum Politisi Muda Indonesia Dorong Inklusifitas Pemuda dalam Partai Politik